Ini yang Dikerjasamakan Kejaksaan RI dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kriminal

Kejaksaan RI dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kriminal (United Nation Office on Drug and Crime/UNODC) Indonesia menyepakati kerja sama bersifat nasional (national level) di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika, pencucian uang, antikorupsi, dan kejahatan lintas negara yang terorganisir serta perdagangan gelap. Sehingga, implementasinya tidak hanya diperuntukan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung), namun untuk seluruh wilayah Kejaksaan.

“Kami mengharapkan peluang kerja sama terkait review terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai tindak lanjut implementation review UNCAC,” ungkap Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Asep Marjono, saat menyampaikan hasil rapat koordinasi dengan tim dari UNODC Indonesia di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021).

Dalam Rakor tersebut, Asep yang mewakili Kejagung didampingi Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, dan Jaksa Fungsional pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Di pihak UNODC Indonesia, hadir antara lain Country Manager UNODC Indonesia Mr Chollie Brown, Deputy Country Manager on Anti-Money Laundering County Ms. Zoelda Anderton, National Programme on Anti-Corruption Ms Putri Rahayu, dan National Programme on Transnational and Illicit Crime Ms Dewi Tresya.

Pertemuan tersebut membahas lebih lanjut peluang kerja sama antara UNODC Indonesia dan Kejaksaan RI, serta membangun komunikasi kerja sama satu pintu dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi selaku koresponden bagi segala bentuk kerja sama luar negeri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya tertib administrasi.

Dikutip dari pernyataan tertulis Puspenkum Kejagung, UNODC sebagaimana disampaikan Asep, juga membuka peluang kerja sama terkait review atas implementasi ketentuan Pasal 11 UNCAC tentang Tindakan yang Berhubungan dengan Layanan Peradilan dan Penuntutan. UNODC siap memberikan bantuan digitalisasi dokumen-dokumen di Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pasca peristiwa kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, serta pengadaan software dan hardware untuk mengelola dan menganalisa dokumen perkara terorisme, dan UNODC juga siap memberikan asistensi bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengisian self assessment questioner for country review sebagai mandat dari Konferensi UNTOC ke-9 tahun 2018.

“UNODC dan Kejaksaan Republik Indonesia akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas teknis pelaksanan bentuk-bentuk kerja sama tersebut,” sebut Asep.

Poin Kerja Sama
Sesuai dengan mandat yang diterima oleh UNODC, kerja sama tersebut terbagi dalam 4 (empat) sub program, yaitu:

1) Tindak Pidana Narkotika.
UNODC mendorong adanya kajian terhadap pidana alternatif berupa rehabilitasi dan kerja sosial bagi pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan adanya over capacity pada lapas di Indonesia.

2) Anti Pencucian Uang.
Kerja sama dalam bidang anti pencucian uang antara lain pelaksanaan National training of trainers (TOT), pelatihan bersama yang bersifat lintas instansi, dan regional program bekerja sama dengan Kantor Regional UNODC di Bangkok terkait Tindak Pidana Pencucian Uang melalui penipuan dengan Business Email Compromise (BEC).

3) Anti Korupsi.
Lingkup kerja sama dalam bidang anti korupsi, antara lain:
• Pelaksanaan round table meeting on asset recovery untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam rangka pemuilihan aset lintas negara;
• Pelaksanaan pelatihan tentang Forensic Accounting bagi penyidik;
• Pelaksanaan workshop tentang Beneficial Ownership; dan
• Program e-learning subscription yang dapat diakses dan dimanfaatkan bagi para Jaksa sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.

4) Kejahatan Lintas Negara Terorganisir dan Perdagangan Gelap.
• Pelaksanaan pelatihan terkait tindak pidana maritim yang ditujukan bagi jaksa-jaksa di wilayah pesisir;
• Pelaksanaan pelatihan terkait tindak pidana kehutanan;
• Pembentukan program pelatihan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Dalam hal ini UNODC mendorong agar Kejaksaan nantinya dapat berperan sebagai koordinator pelaksanaannya. (Rilis Puspenkum Kejagung)

 

 

Total Views: 351 ,

Terkini

Wuling Experience Weekend Lokasinya di The Forum Atrium Mal Kelapa Gading 3

Wuling Motors hari ini menggelar Wuling Experience Weekend (WEW):...

IMI Siap Gelar FIM MiniGP Indonesia Series 2022

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)...

Tata Ruang Dapur yang Nyaman, Inilah Tips dari IKEA yang Jangan DiLewatkan

Area dapur dan ruang makan menjadi elemen hunian yang...

Telkomsel Melalui MAXstream Rilis Film Orisinal ‘Mengejar Surga’

Sebagai upaya mempertegas komitmennya untuk menjadi The Home of...
spot_imgspot_img

Wuling Experience Weekend Lokasinya di The Forum Atrium Mal Kelapa Gading 3

Wuling Motors hari ini menggelar Wuling Experience Weekend (WEW): Experience the Next Innovation, berlokasi di The Forum Atrium, Mal Kelapa Gading 3, Jakarta Utara....

IMI Siap Gelar FIM MiniGP Indonesia Series 2022

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Umum Internasional dan Event IMI Pusat Happy Harinto mematangkan persiapan...

Tata Ruang Dapur yang Nyaman, Inilah Tips dari IKEA yang Jangan DiLewatkan

Area dapur dan ruang makan menjadi elemen hunian yang tak luput dari estetika dalam menata desain interior. Tak hanya digunakan untuk kegiatan memasak dan...