Kapuspenkum Kejagung Soal MA Lipatgandakan Hukuman Irianto

Mahkamah Agung  (MA) melipatgandakan hukuman pengusaha Irianto dari 3 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Irianto adalah penyuap petugas Bea Cukai, untuk membanjiri tekstil impor ke Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian negara Rp1,6 triliun.

Sebagaimana diberitakan, Irianto menyuap Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) Batam Mokhammad Mukhlas dkk. Sehingga petugas membiarkan tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT). Sebelum tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (Free Trade Zone), komplotan ini mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen packing list dengan besaran 25-30 persen.

Berdasarkan putusan MA, terdakwa Irianto telah diputus pada tingkat Kasasi dalam Perkara Tipikor ekspor tekstil tahun 2018 dan tahun 2019. “Amar putusannya adalah, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penuntut umum) pada Kejari Jakarta Selatan dan memperbaiki putusan pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,” kata Kapuspenkum Kejagung Leo Simanjuntak, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (19/12/2021).

Sehingga, demikian Kapuspenkum, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi secara bersama-sama’ sebagaimana didakwakan. Untuk itu, MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp200 juta yang bisa diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Juga membebankan kepada terdakwa biaya perkara pada tingkat kasasi Rp2.500.

Seperti diketahui, terdakwa Irianto sebelumnya diputus pada tingkat banding yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan ‘menguatkan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta pusat’. Putusan MA tersebut hakekatnya membenarkan Memori Kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, terdakwa Irianto di samping terbukti melakukan tindak pidana suap kepada pejabat bea cukai Batam, juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam ekspor tekstil sehingga merugikan perekonomian negara

Penuntut Umum dalam kaitan pembuktian unsur merugikan perkonomian negara, sependapat dengan pendapat atau pertimbangan hakim tingkat banding yang membenarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa melakukan impor tekstil dengan menggunakan PT Flemings Indo Batam (PT FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PT PGP) secara tidak prosedural telah membawa dampak antara lain PT FIB dan PT PGP yang diberikan izin API-P oleh Kementerian Perdagangan yang diharapkan akan melakukan penyerapan tenaga kerja, tapi pada kenyataannya tidak melakukan produksi pakaian jadi.

Hal ini menyebabkan pertambahan nilai dari proses produksi yang seharusnya dilakukan PT FIB dan PT PGP tidak terjadi, selain itu penyerapan tenaga kerja yang seharusnya terjadi jika PT FIB dan PT PGP melakukan proses produksi, tidak terjadi sehingga angka pengangguran seharusnya dapat diturunkan oleh produksi yang dilakukan oleh PT FIB dan PT PGP ternyata tidak terjadi. Fakta bahwa PT FIB dan PT PGP tidak memiliki pabrik dan tidak melakukan produksi, biaya operasional perusahaan yang sebagian menjadi sumber penerimaan Negara dari pembayaran listrik dan pembayaran BPJS tidak dilakukan oleh importir tersebut.

Masuknya jumlah tekstil melebihi kuota impor yang dimiliki PT FIB dan PT PGP tersebut berkontribusi terhadap banyaknya barang tekstil yang beredar di pasaran sehingga harga tekstil menjadi rendah dan produsen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang tekstil yang sebagian besar dari Negara Tiongkok tersebut.

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat sembilan pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil yang tutup tersebut, maka tingkat produksi tekstil mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami PHK.

Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit terhadap perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mena perusahaan-perusahaan tekstil tersebut tidak mampu membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diterima.

“Atas perbuatan terdakwa Irianto tersebut ternyata telah membawa dampak-dampak sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan tersebut telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau juga telah menjadikan perekonomian negara secara nasional rugi, sehingga oleh karenanya perbuatan merugikan perekonomian negara,” tandas Kapuspenkum. (RILIS PUSPENKUM KEJAGUNG)

Total Views: 749 ,

Terkini

Wuling Experience Weekend Lokasinya di The Forum Atrium Mal Kelapa Gading 3

Wuling Motors hari ini menggelar Wuling Experience Weekend (WEW):...

IMI Siap Gelar FIM MiniGP Indonesia Series 2022

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)...

Tata Ruang Dapur yang Nyaman, Inilah Tips dari IKEA yang Jangan DiLewatkan

Area dapur dan ruang makan menjadi elemen hunian yang...

Telkomsel Melalui MAXstream Rilis Film Orisinal ‘Mengejar Surga’

Sebagai upaya mempertegas komitmennya untuk menjadi The Home of...
spot_imgspot_img

Wuling Experience Weekend Lokasinya di The Forum Atrium Mal Kelapa Gading 3

Wuling Motors hari ini menggelar Wuling Experience Weekend (WEW): Experience the Next Innovation, berlokasi di The Forum Atrium, Mal Kelapa Gading 3, Jakarta Utara....

IMI Siap Gelar FIM MiniGP Indonesia Series 2022

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Umum Internasional dan Event IMI Pusat Happy Harinto mematangkan persiapan...

Tata Ruang Dapur yang Nyaman, Inilah Tips dari IKEA yang Jangan DiLewatkan

Area dapur dan ruang makan menjadi elemen hunian yang tak luput dari estetika dalam menata desain interior. Tak hanya digunakan untuk kegiatan memasak dan...